hosting murah

The Untouchable Ahok, Dipoles Media, di Back-up Cukong/Mafia

The Untouchable Ahok, Dipoles Media, di Back-up Cukong/Mafia

Pertarungan politik memperebutkan kursi DKI 1 semakin memanas. Beberapa nama calon yang cukup populer dimasyarakat mencuat mulai dari artis, tokoh politik nasional, mantan menteri, hingga pengusaha kelas kakap, tak terkecuali ahok yang menjadi tokoh sentral paling kontroversial.

Basuki tjahaja purnama  yang akrab disapa ahok memang sedari awal merupakan tokoh paling kontroversial pasalnya pasca Jokowi terpilih menjadi RI 1 secara otomatis ahok terpilih menjadi gubernur DKI, entah inikah yang disebut mendapat durian runtuh ataukah settingan sedari awal. Padahal ahok merupakan nonmuslim yang bagi masyarakat muslim merupakan sebuah kejanggalan dan kecolongan tatkala ahok yang nonmuslim itu naik menjadi pemimpin jakarta.

Darisinilah kemudian situasi semakin panas. ahok semakin tampak berulah tatkala menjabat menjadi gubernur. Selain arogansi dari gaya kepemimpinan ahok yang emosian dan kerap kali berkata kasar,  bahkan banyak melakukan penggusuran terhadap warga jakarta.  Beberapa kebijakannya yang mengusik simbol simbol Islam menjadi sinyal kuat ketidakberpihakan pemimpin kafir kepada umat Islam. Mulai dari penertiban pemotongan kurban warga petamburan, usulan penghapusan kolom agama di KTP, hingga pelarangan takbir keliling. Sontak saja berbagai elemen masyarakat muslim jakarta melakukan perlawanan.

Pertanyaanya adalah adakah warga jakarta yang mendukung ahok? Memang pada masa masa awal kiprahnya menjadi gubernur dukungan banyak didapatkan karena ahok dianggap merupakan simbol ketegasan seorang pemimpin, ahok juga dianggap menjadi pemimpin yang mendukung perlawanan terhadap korupsi dengan penampakan ahok yang seringkali blusukan dan dikuntit media sedang memaki maki para pejabat yang telat dinas sebagai asosiasi dari korupsi waktu.

Kepercayaan yang tumbuh ditengah warga Jakarta kemudian mulai terusik dengan terkuaknya kasus korupsi pengadaan bus Trans Jakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang menyeret pejabat eselon III dilingkungan dinas perhubungan DKI saja. pasalnya proyek tersebut termasuk proyek besar dengan nilai Rp. 50,1 Triliun rupiah yang mustahil jika tak diketahui oleh gubernur dan wakilnya saat itu yakni Jokowi  - Ahok.

Setelah kasus korupsi pengadaan bus TJ dan BKTB, publik kemudian digemparkan dengan kasus korupsi RS Sumber Waras yang menurut laporan BPK terindikasi kerugian daerah mencapai Rp. 119 Milyar dalam pembelian lahan senilai Rp. 1 Trilyun tersebut. Kasus ini kemudian cukup menyita perhatian publik tatkala ahok yang terindikasi terlibat malah menyerang balik BPK melalui media massa. Drama korupsi ini pun hingga kini tak jelas ujung pangkalnya bahkan KPK yang diharapkan dapat mengusut indikasi dari laporan BPK tersebut malah bersikap acuh tak acuh.

Belum selesai kasus korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, muncul lagi yang tak kalah menghebohkan yakni kasus suap yang melibatkan politisi Gerindra yang merupakan ketua komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi dan beberapa Cukong alias Pengusaha kelas kakap seperti Bos Agung Podomoro Group yakni Ariesma Widjaya dan Bos Agung Sedayu Group yakni Aguan.  Tak tanggung tanggung tersangka kasus suap M Sanusi diduga menerima dana suap sebesar Rp. 2 Milyar.

Dari kasus suap inilah kemudian mulai terkuak kerjasama erat antara para pengusaha cina dengan Ahok sebagai gubernur DKI. Kerjasama antara antek dan cukong ini terlihat jelas tatkala ahok berusaha membela mati – matian jalannya proyek reklamasi yang ditolak warga Jakarta khususnya para nelayan karena dinilai mengakibatkan kerusakan ekosistem laut jakarta yang berdampak pada tangkapan ikan dan penghasilan para nelayan tersebut. Bahkan, bukan hanya oleh warga Jakarta tapi kementerian Lingkungan Hidup, kementerian kelautan dan perikanan, serta Kementrian Kemaritiman pun mengeluarkan surat penghentian proyek reklamasi teluk Jakarta namun Ahok tak menghiraukan dan tetap membiarkan para pengembang melanjutkan proyek tersebut.  Walhasil implikasi politik dari persetruan Ahok dan Kementrian terkait adalah tersingkirnya Rizal Ramli dari jabatan menko kemaritiman pasca Ahok mengirimkan surat kepada Jokowi melaporkan keberatannya terhadap menko maritim yang menghambat kerjasama antara pemprov DKI dan pengusaha cina pengembang proyek reklamasi teluk Jakarta. Proyek yang ditaksir sekitar Rp. 500 Trilyun tersebut pun terus berlanjut.

Dari sekian banyak kasus yang menggentayangi namun ahok tak pernah tersentuh wajarlah kemudian banyak kalangan menilai Ahok memang disokong oleh para cukong bermodal besar. Bahkan Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyebut relawan bayaran Teman Ahok dibekingi 5 (lima) cukong besar untuk mengumpulkan KTP secara massif. “Kami kagum sponsornya luar biasa. Saya dengar ada lima konglomerat (cukong, red) di belakang Ahok. Ya sponsornya kuat,” kata Hendrawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/03/2016).

Keterlibatan Ahok dengan para cukong dan mafia cina merupakan gambaran nyata tentang politik transaksional yang memang menjadi bagian integral dalam sistem politik demokrasi, slogan “ no free lunch” atau “yang kuat yang menang” merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah. Sudahlah kafir, antek cina pula.

Inilah rupa rupa dari sosok kontrovesial yang tengah menjadi pembicaraan hangat di media media nasional dalam bursa pencalonan menju kursi DKI 1, seorang Ahok pemimpin kafir sekaligus calon kuat yang seolah tak terkalahkan dalam citra kebanyakan media.

Menyikapi ini sudah semestinya umat Islam dan rakyat Jakarta secara keseluruhan tak boleh berdiam diri dengan kepemimpinan Ahok yang bukan hanya kafir tapi juga arogan dan semena – mena terhadap rakyat sembari menunjukkan keberpihakan terhadap para cukong/mafia cina yang bertujuan menjadikan Jakarta sebagai lahan bisnis mereka tanpa peduli dengan rakyat pribumi yang tergusur dan umat Islam yang diusik simbol, kehormatan dan harga dirinya.

Al-Hafidz Ibnu Hajar bahkan memberikan keterangan :

إنَّ الإمام “ينعزل بالكفر إجماعًا، فيَجِب على كلِّ مسلمٍ القيامُ في ذلك، فمَن قوي على ذلك فله الثَّواب، ومَن داهن فعليه الإثم، ومن عَجز وجبَتْ عليه الهجرةُ من تلك الأرض

Sesungguhnya pemimpin dilengserkan karena kekufuran yang meraka lakukan, dengan sepakat ulama. wajib kaum muslimin untuk melengserkannya. Siapa yang mampu melakukan itu, maka dia mendapat pahala. Dan siapa yang basa-basi dengan mereka, maka dia mendapat dosa. Dan siapa yang tidak mampu, wajib baginya untuk hijrah dari daerah itu. (Fathul Bari, 13/123)

Firman Kelana (Aktivis GEMA Pembebasan Wilayah Jakarta Raya)
(gemapembebasan.or.id/abadkhilafah.com)

Post a Comment

Abad Khilafah

{facebook#http://facebook.com/AbadKhilafah} {twitter#http://twitter.com/AbadKhilafah} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#http://instagram.com/AbadKhilafah}

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget