Latest Post

Abad Khilafah - Lagi lagi, kontroversi dilakukan oleh ormas islam GP Anshor. Badan otonom NU yang kerap menggagalkan aksi ormas HTI ini memunculkan polemik baru. Dikabarkan oleh laman resmi NU, GP Anshor menurunkan bendera yang mereka klaim sebagai bendera ormas HTI.  Setelah redaksi Mediaoposisi.com amati, ternyata bendera tauhid lah yang dimuat di website tersebut.

Polemik ini mengundang perhatian para pegiat bendera tauhid, salah satunya Tahta. Tahta sendiri adalah  pendiri komunitas Rayatul Islam (KARIM) yang gencar menyuarakan bendera tauhid di masyarakat melalui berbagai cara seperti pengibaran bendera raksasan.

“Bendera Tauhid sudah jelas milik Umat Islam. Dalam Reuni Akbar 212 dan Aksi Bela Palestina 1712 itu kan bukan satu ormas tertentu saja, tapi Umat Islam.”  tegas Tahta melalui aplikasi Whatsappm, Kamis (18/1).

Ia pun menambahkan bahwa umat Islam bangga dengan bendera Islam, sehingga tuduhan bahwa bendera tauhid adalah bendera ormas yang dibubarkan secara controversial , HTI. Dinilai Tahta sebagai tuduhan tidak mendasar.

“Dalam berbagai aksi, umat Islam bangga mengibarkan Bendera Tauhid Raksasa.” Imbuh Tahta
Tahta turut menceritakan, dalam berbagai aksi umat Islam setelah HTI dibubarkan tidak terdapat pelarangan dan penertiban bendera tauhid. Tahta menilai hal ini indikasi bahwa bendera tauhid bukan milik satu ormas.

“Tidak ada tuh insiden pelarangan atau penertiban bendera tersebut. faktanya memang itu bukan Bendera HTI” paparnya.

Tahta memperingatkan kepada pihak pihak agar lebih banyak mencari tahu untuk menghindari kesalahan yang pernah dilakukan oleh sosok kontroversial, Abu Janda. Abu Janda sendiri pernah mempermalukan dirinya sendiri di acara Indonesia Lawyers Club karena tidak yakin keabsahan bendera tauhid.

“Yang masih gagal paham soal Bendera Tauhid dan Bendera HTI mesti belajar banyak dari kekeliruan Abu Janda di ILC. Jangan sampai terperosok pada lubang yang sama dengan Abu Janda.” pungkas Tahta. [MO]

Abad Khilafah - Menanggapi tindakan kontroversial yang dilakukan oleh GP Anshor berupa penurunan bendera Tauhid di SMKN 1 Tangerang yang dimuat di laman Nu.or.id, Komunitas Rayatul Islam (KARIM) melalui pendirinya, Tahta menyayangkan tindakan tersebut, pasalnya saat ini adalah era informasi sehingga tidak sulit untuk mengorek informasi tentang bendera tauhid.

KARIM sendiri dikenal sebagai komunitas independen yang gencar menyuarakan kampanye bendera tauhid di Indonesia.

“Kok masih ada yang keliru antara Bendera Tauhid dan Bendera HTI. Ini zaman teknologi di mana informasi mudah diakses” ujar Tahta melalui whatsapp kepada Mediaoposisi.com, Kamis (18/1)

Tahta menilai pihak yang melakukan penurunan bendera juga harus proporsional dalam melihat bendera tauhid. Bukan rahasia bila NU dan badan otonomnya, GP Anshor dikenal dengan pemerintah dan sentimen dengan ormas HTI.

“Jadi kalau (GP Anshor) konsisten mendukung pemerintah, jangan setengah-setengah. Kalau melakukan penertiban bendera dengan alasan HTI sudah dibubarkan, maka mestinya standar penentuan Bendera HTI juga mengacu kepada informasi pemerintah.” imbuhnya.

Lebih lanjut Tahta juga mengecam pihak pihak yang sengaja mengaburkan pemahaman masyarakat terhadap bendera tauhid.

“Kalau memang ada unsur kesengajaan maka segera bertaubat”. pungkasnya.

Bendera tauhid sendiri semakin dikenal sebagai bendera milik umat Islam, hal ini terindikasi kuat dalam berbagai aksi yang melibatkan umat Islam lintas ormas. Bendera tauhid baik liwa maupun rayah berkibar di tengah tengah aksi. [MO]

Abad Khilafah - GP Anshor menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan tindakan di luar hokum dalam menindak pihak pihak lain. Bahkan ormas kontroversial tersebut, menegaskan persekusi haram dilakukan oleh semua pengurus dan anggota GP Anshor.

“Kami kalangan santri tidak mengedepankan persekusi” ujar pengurus GP Anshor Surabaya dalam acara tabayyun Gus Nur dan GP Anshor di Kantor PCNU Surabaya, Selasa (23/1).

Forum tersebut diadakan untuk mengklarifikasi statemen Sugi Nur Raharja atau Gus Nur yang dianggap menghina GP Anshor. Namun, tidak tampak ada pihak sebagai mediator yang datang untuk menjadi penengah.

Berdasarkan pengamatan Mediaoposisi.com, forum disinyalir merupakan forum penghakiman mengingat tidak ada pihak ketiga sebagai penengah, lalu tempat yang tidak netral serta pengharaman pihak lain untuk datang di acara tersebut.

Klaim GP Anshor sebagai ormas anti persekusi, nampaknya bertentangan dengan sikap GP Anshor beberapa bulan yang lalu. Ormas yang dekat dengan presiden Jokowi ini dikenal sangat bernafsu membubarkan ormas Islam, HTI.

Bulan April 2017, ketika HTI mengadakan kampanye bendera tauhid bertajuk Masirah Panji Rasulullah. GP Anshor disinyalir menjadi pihak yang menghalang halangi agenda tersebut. Penghadangan, perebutan bendera hingga umpatan dilontarkan oleh GP Anshor.

Tuduhan tuduhan Anti NKRI, Anti Pancasila pun kerap dilontarkan ormas tersebut kepada HTI. HTI sendiri dikenal kritis dan berseberangan dengan pemerintah. Disinyalir, hal ini dilakukan karena tekanan penguasa kepada GP Anshor. Apakah ini ormas anti persekusi ? [MO]

Abad Khilafah - Keanehan terjadi dalam forum tabayyun antara GP Anshor dan Sugi Nur Raharja (Gus Nur). Dalam forum yang dilakukan di markas GP Anshor Surabaya, Selasa (23/1) terdapat beberapa keanehan dalam forum yang dianggap forum netral oleh GP Anshor tersebut. Gus Nur sendiri adalah penceramah yang dikenal kritis terhadap berbagai pihak , khususnya penguasa dan yang dekat dengan penguasa. Termasuk NU dan badan otonomnya.

Minus Moderator
Forum tabayyun/klarifikasi yang diadakan oleh badan otonom NU tersebut tidak menghadirkan pihak mediator yang netral dari kalangan yang representative seperti MUI atau Kementrian Agama. Moderator justru berasal dari kalangan GP Anshor. Hal ini dapat menimbulkan kesan penghakiman terhadap Gus Nur karena tidak ada pihak yang menjadi penengah Gus Nur dan GP Anshor. Tak hanya itu, beredar informasi bahwa MUI tidak datang akibat tekanan dari GP Anshor. Dalam tabayyun/klarifikasi, sudah bukan rahasia lagi bila dibutuhkan sosok/pihak yang netra sehingga mampu mengarahkan forum sebagaimana mestinya.

Tertutup
Forum klarifikasi tersebut berlangsung tidak transparan dan terkesan ada sesuatu yang disembunyikan, hal ini Mediaoposisi.com rasakan dalam pintu masuk. Kontributor Mediaoposisi.com dipersulit dalam pintu masuk meskipun telah menunjukkan kartu pers. Pihak Banser selaku keamanan beralasan bahwa forum ini adalah forum tertutup dan media tidak diperkenankan. Namun fakta berkata lain, terdapat media lain yang disinyalir sudah dipersiapkan oleh GP Anshor ketika Mediaoposisi.com telah memperoleh kesempatan masuk.
Tindakan tidak transparan yang dilakukan oleh GP Anshor ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada ketakutan atau ada yang disembunyikan?

Forum Penghakiman
Gus Nur dalam forum tersebut, ditekan dan dihakimi oleh GP Anshor melalui berbagai cara. Dalam forum tersebut, sengaja ditampilkan video Gus Nur yang dianggap GP Anshor sebagai video yang menyinggung Gp Anshor. Tak hanya itu, dalam forum tersebut rupanya berbau forum settingan. Indikasi kuatnya adalah pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan tidak berusaha mencari tahu namun menjurus pada keinginan untuk membuat Gus Nur mengaku salah.

Minusnya Adab
Polah tingkah GP Anshor dalam forum tersebut, tidak mencerminkan pemahaman tentang adab. Selain rokok yang terus menerus dipamerkan dalam forum tersebut, raut muka GP Anshor pada Gus Nur menyimpan amarah. Tak hanya itu, oknum GP Anshor juga mengacungkan tangannya ke depan Gus Nur tanpa mengindahkan usia Gus Nur yang terpaut jauh.

Pembiaran Provokator
Teriakan dan umpatan dilontarkan oleh oknum provokator berbaju GP Anshor yang berada di luar ruangan. Pihak keamanan dari pihak GP Anshor tampak tidak serius dalam menyingkirkan provokator tersebut. Berbeda halnya dengan tingkah GP Anshor dan Banser ketika menyeleksi pihak yang boleh untuk hadir dan mengikuti acara.

Tercatat, lebih dari 5 kali terjadi umpatan kepada Gus Nur. Hal yang patut disayangkan, komitmen panitia dalam mengamankan serta mengkondisikan provokator tidak berjalan. [MO]

Abad Khilafah - Pada hari Ahad, 7 Januari 2018 bertepatan dengan 19 Rabiul Tsani 1439 H telah terselenggara kegiatan mudzakarah Ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah (ASWAJA). Kali ini lima puluhan ulama dan asatidz berkumpul di Markaz Tahfidz Al-Aufy, Wonosari-Klaten membahas sikap ulama atas nasib kaum muslimin di Palestina.

Dalam mudzakarah ini, ustadz Yan Ibnu Hadi sebagai ketua forum silaturahmi Ulama dan tokoh umat Soloraya mengundang sekitar lima puluh ulama, kyai dan asatidz yang ada di Soloraya (Solo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar dan Boyolali).  KH Ahmad Faiz, selaku shohibul bait menyampaikan salam takdzim dan penghormatan atas kesediaan para ulama menghadiri acara tersebut. 

Narasumber disampaikan oleh KH Habib Rasyid dari Semarang. Beliau meyampaikan bahwa permasalahan Palestina adalah permasalahan umat Islam. Para ulama dan asatidz serta tokoh masyarakat sangat diperlukan perannya dalam menyadarkan umat bahwa Jihad dan Khilafah  adalah solusi permasalahan Palestina. Pernyataan tersebut dengan semangat diamini oleh hadirin.

Acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh ustadz Yan Abdul Hadi. Setelah foto bersama dilanjutkan ramah tamah hingga azan asar berkumandang.

Politik dalam Demokrasi adalah Tujuan

Secara mendasar, manusia hidup di dunia ini adalah dalam rangka memenuhi dua hal yang melekat pada dirinya, yaitu kebutuhan jasmani (fisik) dan dorongan naluri. Untuk memenuhinya, manusia memerlukan dua hal, yaitu 'alat' untuk memenuhinya kebutuhan dan 'aktivitas' yang digunakan untuk memenuhinya. Alat dan aktivitas manusia itu banyak jenisnya. Ada yang sifatnya baku (tetap, tidak bisa digantikan yang lain), ada yang sifatnya tidak baku (fleksibel). Maka, manusia harus bisa mengidentifikasi atas berbagai alat dan aktivitas yang begitu banyak ini, agar dalam menjalani kehidupan, hidup manusia terarah, terukur, dan tidak berakhir menjadi hal-hal yang kurang bermanfaat.

Contohnya lapar. Lapar adalah salah satu indikasi keberadaan kebutuhan jasmani (fisik). Setiap manusia, selama dia hidup, dia akan merasakan lapar. Maka manusia harus mencari 'alat' dan 'aktivitas' yang bisa membuatnya tidak lagi lapar. Untuk alatnya, tentu bisa berbagai macam alat. Bisa dengan ubi (singkong), nasi, roti, ketela, jagung, sereal, atau yang lainnya. Sedangkan untuk aktivitasnya, hanya satu yang bisa digunakan untuk memenuhinya, yaitu makan. Maka, makan ini menjadi aktivitas yang bersifat tetap atau baku. Sebab, aktivitas makan tidak bisa diganti dengan minum atau tidur. Sekalipun orang minum air seember atau tidur 10 jam, tetap tidak akan bisa menjadi 'obat' lapar. Jadi, makan ini menjadi aktivitas baku manusia yang tidak bisa diganti dengan aktivitas lain. Adapun cara makannya seperti apa; apakah harus tiga kali sehari (makan pagi, makan siang, dan makan malam), atau dua kali sehari, atau selalu makan setiap kali merasa lapar, ini adalah cara-cara makan yang sifatnya fleksibel, beragam cara bisa ditempuh. Maka, aktivitas makan, mau tidak mau tetap harus ditempuh manusia. Tetapi, makan bukanlah sesuatu yang hendak dituju (makan bukanlah tujuan). Sebab, akhir atau ending dari aktivitas makan, adalah tercapainya rasa lapar. Bukan aktivitas makan itu sendiri. Dengan kata lain, tujuan orang makan adalah menghilangkan lapar, bukan 'memenuhi aktivitas makan'. Misalnya, kita makan siang, semata-mata karena saat itu kita lapar. Bukan karena 'jam makan siang'. Seandainya saja, kita makan pagi terlalu banyak sehingga pada siang hari kita tidak merasa lapar, namun kita tetap memaksakan diri untuk makan, maka makan siang kita ini tujuannya bukanlah menghilangkan rasa lapar, tetapi tujuannya adalah ‘memenuhi cara makan’ yaitu makan tiga kali sehari (makan pagi, makan siang, makan malam). 

Dari sinilah kita bisa membedakan, ada begitu perbedaan berbagai alat dan aktivitas dalam kehidupan manusia. Bahkan tujuan juga termasuk di dalamnya. Karena itulah, seorang politikus Timur Tengah, Taqiyuddin An-Nabhani membedakan antara tujuan (ghayah), metode (thariqah), cara atau gaya (uslub), dan sarana (wasilah). Pembedaan ini akan sangat menentukan bagaimana manusia berbuat atau berperilaku. Tujuan (ghayah) adalah apa-apa yang ingin dicapai. Tujuan adalah ending dari segala usaha. Tujuan disebut dengan ghayah. Aktivitas atau ‘alat’ yang bersifat baku dan tidak bisa digantikan yang lain dalam rangka memenuhi tujuan (ghayah), disebut dengan istilah metode (thariqah/jalan). Pemakaian kata ‘alat’ dalam tanda kutip di sini hanya untuk memudahkan memahami, bukan alat yang dimaksud dalam konteks sarana (wasilah). Dalam Islam, thariqah merupakan hukum syara’ tertentu yang harus (wajib) dilakukan. Sedangkan aktivitas yang bersifat fleksibel atau tidak baku dalam rangka meraih tujuan, disebut dengan cara/gaya (uslub). Sementara berbagai sarana dan prasarana yang digunakan untuk meraih tujuan disebut dengan sarana (wasilah). Wasilah dan uslub ini sangat berkaitan erat. Sebab, membahas tentang wasilah, tidak akan bisa dilepaskan dari membahas tentang uslub.

Ketika sekelompok manusia mulai berpikir, bahwa kumpulan individu-individu ini harus ada yang mengurus (agar tidak terjadi konflik horizontal, agar tercipta kesejahteraan, agar tegak keadilan), maka aktivitas mengurus urusan individu-individu ini termasuk dalam aktivitas manusia secara umum. Karena itu, harus ada pemimpin atau kepemimpinan yang mengurusi kumpulan individu tersebut. Pemimpin atau kepemimpinan inilah yang disebut dengan politik. Sampai di sini, hendaknya manusia berpikir, mana yang merupakan tujuan, mana yang merupakan metode, uslub, dan wasilah. Dengan begitu, manusia tidak melakukan sesuatu yang sia-sia dalam beraktivitas.

Idealnya, terciptanya kesejahteraan, penyelesaian konflik, dan tegaknya keadilan, adalah tujuan (ghayah) dari sebuah amal (aktivitas). Dengan begitu, manusia bisa mengalihkan perhatiannya untuk menentukan, metode apa yang harus ditempuh? Ingat, metode (thariqah) adalah jalan baku, yang tidak ada jalan lain selain jalan tersebut. Maka, bisa diketahui bahwa politik atau kekuasaan, adalah sebuah jalan atau metode (thariqah) yang harus ditempuh demi tercapainya tujuan (ghayah). Sebab, tanpa adanya politik atau kekuasaan, maka tujuan (ghayah) tidak akan tercapai. Bagaimana dengan pendirian partai politik atau lembaga sosial, yang mereka sering terlihat menyalurkan bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat? Partai politik atau lembaga sosial, hanya bisa memberikan bantuan, semampu mereka saja. Jadi sangat terbatas sekali. Apalagi partai politik, kebanyakan dari mereka hanya memberikan bantuan saat menjelang pemilu atau pilkada saja. Jadi, partai politik atau lembaga sosial, tetap tidak bisa menggantikan keberadaan institusi yang memiliki politik atau kekuasaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa politik atau kekuasaan, adalah metode atau jalan (thariqah) untuk mewujudkan tujuan (ghayah).

Sampai di sini, seharusnya kita bisa mengevaluasi cara berpolitik dalam negara demokrasi seperti apa. Kebanyakan politisi di negara demokrasi, telah salah dalam memandang politik. Mereka memandang politik sebagai tujuan (ghayah), ending dari amal (aktivitas). Hal itu terlihat dari perilaku berpolitik mereka yang begitu bersemangat dalam berusaha meraih kekuasaan (politik). Berbagai potensi yang dimiliki, mereka kerahkan semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan tujuan mereka. Apa itu? Yaitu politik atau kekuasaan. Kita bisa melihat, setiap kali akan dihelat perhelatan akbar demokrasi, yaitu pemilu atau pilkada, para politisi ini begitu sibuk. Sibuk sekali. Tenaga, waktu, harta mereka keluarkan sedemikian besar. Sebagai pengingat saja, untuk biaya pemilu di Indonesia tahun 2014, telah menghabiskan biaya sebesar 14 triliyun rupiah. Bisa dibayangkan, betapa besar biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Ini belum termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing person yang maju dalam perhelatan tersebut. Mereka harus mengeluarkan biaya miliyaran rupiah, jual ini dan itu, utang ke sana kemari kepada penyokong dana. Dengan berbagai pengorbanan yang luar biasa ini, kita bisa memahami bahwa kekuasaan atau politik, telah dijadikan tujuan (ghayah). Sebab, tidak ada orang yang mati-matian mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu, kecuali dia memiliki tujuan. Seorang pelajar rela les kesana kemari dengan biaya mahal, bapaknya nyogok sana sini dengan biaya besar, tentu memiliki tujuan, misalnya agar diterima di perguruan tinggi favorit. Dan bagi para politisi demokrasi, dengan melihat realitas yang ada, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa politik atau kekuasaan dalam pandangan mereka, telah dijadikan tujuan (ghayah), dan bukan jalan (thariqah) untuk mewujudkan sesuatu yang seharusnya dijadikan tujuan. Padahal, dimana-mana, ketika tujuan sudah dicapai, so what? Tidak ada. Tidak ada lagi yang dilakukan, karena tujuannya memang sudah tercapai. Aktivitas para politisi setelah tujuan mereka tercapai, seolah hanyalah menjadi formalitas belaka. Kunjungan kerja ke sana kemari, gariskan kebijakan ini dan itu, yang kalau dilihat kembali, bertolak belakang dengan tujuan yang seharusnya mereka capai. Kesibukan mereka setelah tujuan tercapai, tidak lebih sibuk dari sebelum Kita bisa melihat, untuk menghelat pesta demokrasi 2014 yang menghabiskan 14 triliyun, hasilnya adalah utang negara yang terus menumpuk, begitu banyak penjualan aset-aset negara atau aset rakyat, atau pencabutan subsidi untuk rakyat. Begitulah akibatnya, ketika orang tidak memahami dan tidak bisa membedakan mana yang seharusnya menjadi tujuan, dan mana yang seharusnya tidak dijadikan tujuan.

Dan kini, Indonesia akan segera disibukkan dengan pesta demokrasi pilkada serentak 2018. Namanya juga pesta, tentu membutuhkan biaya besar. Berapa biayanya? Masih dikalkulasi lagi. Tetapi yang pasti lebih dari 15 triliyun akan dikeluarkan. Menurut Sekjen Otonomi Daerah Kemendagri, biayanya bahkan akan bisa mencapai 20 triliyun. Sementara itu, pemilu 2019 biayanya juga sudah diperkirakan akan menghabiskan sekitar 15 triliyun. Luar biasa! Biaya sedemikian besar, akan bisa menjadi sia-sia, hilang begitu saja, ketika tujuan yang seharusnya dicapai, ternyata dialihkan untuk hal-hal yang tidak boleh dijadikan tujuan.

Politik dalam Islam adalah Jalan, bukan Tujuan

Hal ini tentu berbeda dengan cara Islam memandang politik. Politik dalam Islam disebut dengan siyaasah, yang memiliki makna mengatur atau memelihara. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani memandang bahwa politik adalah pengaturan urusan masyarakat, baik ke dalam (negeri) maupun ke luar (negeri). Definisi ini diambil dari berbagai dalil syara'. Misalnya, Rasulullah saw. bersabda: Kaanat banuu Israaiila tasuusuhum al-anbiyaa' (dulu Bani Israil selalu dipimpin dan diatur oleh para nabi). Makna dari frasa tasuusuhum al-anbiyaa' adalah mengatur suatu urusan sebagaimana yang dilakukan pemimpin dan wali. Dengan melihat definisi politik ini, maka akan tergambar bahwa menurut An-Nabhani, politik adalah suatu jalan (thariqah) untuk mengurusi urusan masyarakat. Itu artinya, politik atau kekuasaan, bukanlah tujuan (ghayah). Dan tujuan (ghayah) dari politik Islam adalah untuk menerapkan syariat Islam. 

Syariat Islam adalah aturan-aturan Islam. Aturan-aturan Islam mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Aspek-aspek dalam kehidupan manusia tercakup dalam tiga dimensi, yaitu dimensi hubungan manusia dengan Allah, dimensi hubungan manusia dengan dirinya sendiri (person), dan dimensi hubungan manusia dengan sesama manusia. Dimensi hubungan manusia dengan Allah tercakup dalam aturan tentang peribadatan. Dimensi hubungan manusia dengan dirinya sendiri tercakup dalam aturan tentang hukum-hukum makanan-minuman, pakaian, serta akhlak. Serta dimensi hubungan manusia dengan sesama manusia yang tercakup dalam muamalah dan uqubat. Muamalah adalah berbagai interaksi manusia dengan sesama manusia, mulai dari politik, ekonomi, sosial (pergaulan), pendidikan, keamanan, dan sebagainya. Sedangkan uqubat adalah sistem sanksi yang keberadaannya adalah sebagai penjaga agar sistem muamalah berjalan baik. Semua aspek ini ada dalam kehidupan manusia. Tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam. Seluruh aturan inilah yang harus diterapkan. Penerapannya hanya akan sempurna jika ada politik atau kekuasaan. Dan ini adalah tujuan dari perjuangan Islam. Jadi, tujuan dari perjuangan Islam yang seharusnya adalah menerapkan syariat Islam, bukan meraih kekuasaan. Sebab, kekuasaan bukanlah tujuan. Kekuasaan 'hanyalah' jalan untuk mewujudkan tujuan yang sebenarnya.

Dari situ bisa dipahami, bahwa jika tujuannya adalah menerapkan syariat Islam, dan yang akan menerapkan syariat Islam ini adalah manusia, maka tidak ada jalan (thariqah) lain selain dengan dakwah. Tanpa adanya dakwah, maka tujuan tidak akan bisa dicapai. Dari penjelasan di atas, bisa dipahami pula, bahwa jika sebuah organisasi dakwah, kok menjadikan politik (kekuasaan) sebagai tujuan, maka hal itu adalah sebuah kesalahan fatal. Sebab, kalau memang kekuasaan atau politik itu dijadikan tujuan (ghayah), sudah selayaknya organisasi tersebut bukan berbentuk organisasi dakwah, melainkan berbentuk organisasi militer atau semimiliter. Karena dengan begitu, maka kekuasaan atau kepemimpinan politik akan bisa dicapai dengan kudeta atau perebutan kekuasaan. Sedangkan organisasi dakwah, yang mau dikudeta apa? Tidak ada. Maka, penting kiranya orang berpikir mendalam dalam perkara ini, agar setiap langkah yang diambil berdasarkan perhitungan yang rasional, bukan emosional. Sebab, ketika orang sudah tidak rasional, maka tindakan-tindakannya cenderung akan menjadi emosional. Jadi, mari berpikir jernih.

Dengan demikian, penting untuk kita melihat kembali bagaimana politik itu dipandang, apakah sebagai sebuah tujuan ataukah sebagai jalan untuk mewujudkan tujuan.

Wallahu a'lam.

Abad Khilafah

{facebook#http://facebook.com/AbadKhilafah} {twitter#http://twitter.com/AbadKhilafah} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#http://instagram.com/AbadKhilafah}

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget