Latest Post

Tolak Pembubaran HTI, Kami Bersama HTI, Forum Ulama Peduli Syariah, HTI
Alhamdulillah, pada hari Kamis (8/6), di dua kabupaten yaitu Purbalingga dan Banjarnegara diadakan Forum Tokoh dan Ulama guna membahas kriminalisasi dan rencana pembubaran HTI yang akhir ini sedang ramai dibicarakan. Di Purbalingga bertempat di Rumah Makan Warung Pohon Kelapa dan di Banjarnegara di Ponpes Raudhatul Ummah Panggisari Mandiraja, di dua tempat tersebut telah berkumpul beberapa Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Aktivis Islam dalam rangka jalin ukhuwah dan menyatakan sikap bersama menolak kriminalisasi ulama dan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Acara berlangsung dengan nuansa penuh keakraban dan kekeluargaan. Diawali dengan sambutan dari pemrakarsa forum yaitu KH. Akhmad Kamal Ismail selaku penasehat MUI kab. Purbalingga. Beliau menyampaikan,

“bahwa rencana pemerintah akan membubarkan HTI dan menangkapi para ulama dan aktivis Islam adalah sebuah kedzaliman. Umat Islam tidak boleh tinggal diam, harus bersatu rapatkan barisan dan HTI harus melakukan perlawanan hukum bila rencana pembubaran ini dibawa ke sidang pengadilan. Dengan pak Yusril bersama 1000 advokat siap membela HTI, saya percaya HTI bisa memenangkan perlawanan hukum ini“

Dilanjutkan pemaparan materi oleh sohibul fadhilah Ust Abdullah selaku wakil HTI dan Ust. Zulhaidir, SH selaku wakil dari anggota Tim Pembela Muslim dan Tim 1000 advokat pembela HTI, kemudian dalam acara tersebut para Ulama menyampaikan sikapnya secara bergiliran dan di akhiri pembacaan Pernyataan Sikap Forum Ulama dan Tokoh Masyarakat terhadap kriminalisasi ulama dan rencana pemerintah yang akan membubarkan HTI.

1. Sohibul Fadhilah Kyai Muhlisin (Pengasuh Ponpes Raudhatul Ummah Panggisari) Menyampaikan:
“Umat Islam adalah bersaudara, saat ini HTI dan beberapa ulama sedang didzalimi, maka  kita harus ikut  membelanya. Apabila terjadi pembubaran, maka dakwah dan pergerakan  islam harus tetap (berjalan) tidak akan bubar, karena (aktivitas tersebut) merupakan  (bagian dari) keyakinan dan keimanan umat islam. Karena umat islam yang beriman  kepada Allah diperintahkan untuk menegakkan Syariat Islam”

2. Sohibul Fadhilah Ustadz H. Ali Abdul Aziz (Pembina FUI Purbalingga dan Pengasuh Majlis Taklim) Menyampaikan:
“Saat ini HTI yang pertama mendapat giliran akan dibubarkan, tapi berikutnya pasti akan menyusul kelompok islam lainnya. Oleh karena itu pembubaran ini tidak boleh dibiarkan ! Umat islam ini ibarat bahtera besar, dan gerakan / kelompok islam ibarat sekoci kecil, maka jika kita ingin dimenangkan oleh Allah SWT maka semua harus bersatu dalam bahtera besar ini sehingga khilafah ‘ala minhaj nubuwwah akan segera berdiri”.

3. Sohibul Fadhilah Ustadz Sukarno Salim (Syarikat Islam Indonesia Banjarnegara) Menyampaikan:
“Syarikat Islam Indonesia (SII) sejak dulu memperjuangkan tegaknya syariat islam, sekarang ada HTI yang juga getol memperjuangkan syariah dan Khilafah, maka SII adalah kakak ideologis HTI, jadi apabila HTI akan dibubarkan, SII selaku kakak ideologis jelas tidak terima dan menolak rencana pembubaran ini”

4. Sohibul Fadhilah Ustadz Muhammad Naser (Mubaligh Purbalingga), Menyampaikan:
“Sesama umat islam adalah bersodara, darah dan hartanya terjaga, haram menyakiti dan  disakiti. Apabila HTI dibubarkan, kami tidak akan tinggal diam, umat islam harus  bergerak membelanya”

5. Sohibul Fadhilah Ustadz Sumiarso (Ketua DPC PPP Kab. Purbalingga), Menyampaikan :
"dahulu Masyumi dibubarkan oleh Sukarno karena Sukarno dekat dengan PKI, rezim sekarang ujug-ujug akan membubarkan HTI….jangan-jangan rezim ini juga dekat dengan komunis, maka umat islam tidak boleh tinggal diam, kita menolak rencana pembubaran HTI”


6. Bapak Syiyamdi El Fikri (Lurah Dermasari Klampok Banjarnegara), Menyampaikan :
“Solusi-solusi yang ditawarkan HTI untuk mengatasi persoalan Indonesia sangat cerdas dan bagus, pemerintah patut mencoba dan mengapresiasi tawaran solusi HTI ini, bukan malah akan membubarkan HTI, jika pembubaran HTI dilakukan maka ini sebuah kedzaliman dan bangsa ini akan menyesal nanti”

7. Bapak Kusen (PETA kab. Purbalingga), Menyampaikan :
“Rezim ini sudah dicengkram oleh Kapitalisme Barat dan Cina, maka selalu memusuhi  umat Islam termasuk ingin membubarkan HTI, jadi rencana pembubaran HTI ini harus ditolak!”
8. Ustd. Guruh (Pengurus Syarikat Islam Kab. Purbalingga), Menyampaikan :
“Syarikat islam menolak rencana pembubaran HTI, ini sebuah kedzaliman dan kesewenang-wenangan pemerintah kepada ormas islam. Bila ini akan diteruskan akan terjadi perlawanan umat islam kepada pemerintah. HTI tetaplah bersabar dalam berjuang”


Acara diakhiri dengan pembacaan Pernyataan Sikap Sebagai Berikut :

Dalam menyambut bulan suci Ramadhan Kami Perwakilan Tokoh dan Aktivis Islam Purbalingga dan Banjarnegara dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut :

Kami menghimbau & meminta kepada Bapak Presiden Jokowi, Menkopulhukam, Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan seluruh jajaran pejabat di daerah serta aparat dibawahnya untuk :

1. Menghentikan segala bentuk kezaliman dalam bentuk kriminalisasi, fitnah, tuduhan makar, Pelanggaran HAM & diskriminasi hukum yang sampai saat ini masih terus terjadi kepada para Ulama, Tokoh, Aktivis Keadilan dan umat Islam, para mahasiswa serta khususnya yang secara telanjang dipertontonkan atas penetapan status tersangka Habib Rizieq Syihab.

2. Menolak kriminalisasi ajaran islam, diantaranya Khilafah dan Jihad serta menolak berbagai kebijakan pemerintah yang didasarkan pada sekulerisme yang melahirkan UU neoliberal yang makin mengokohkan neoimperialisme.

3. Menolak dan menyerukan kepada pihak pemerintah dan jajarannya untuk membatalkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Ormas Islam yang resmi berbadan hukum dan telah terbukti berperan penting serta berkontribusi menyampaikan Dakwah Islam di Indonesia. Karena bila rencana ini diteruskan, publik akan semakin mendapatkan bukti bahwa rezim yang tengah berkuasa saat ini adalah Rezim Represif Anti Islam.

4. Mengingatkan kepada Pemerintah untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diembannya, seraya menginsyafi dengan sebenar-benarnya bahwa kesejahteraan rakyat dan meraih ridlo Allah SWT adalah tujuan kekuasaan yang sejati.

5. Menyeru kepada ulama, ormas Islam, aktivis Islam dan seluruh umat Islam Indonesia untuk bersatu padu, bersinergi untuk membangun kekuatan dan soliditas dalam rangka memperjuangkan agama Islam agar menjadi rahmat bagi semesta alam serta mewaspadai pula setiap upaya adu domba umat islam

Demikianlah Penyataan Sikap ini kami sampaikan semata mata agar negeri Indonesia ini diselamatkan oleh Allah dari segala macam kekacauan, kerusuhan, kerusakan & perpecahan, Aamiin Yaa Rabbal ' aalamiin.[]

Editor : Satrio

Pembubaran HTI, Rezim Represif Anti Islam, Kami Bersama HTI, K.H Said Aqil Siroj, Fitnah NU Online, Bantahan Dukung Pembubaran HTI, Aiman Kompas TV
Bagi saya, survei SMRC dan Rubrik "Aiman Kompas TV" merupakan dua jalan untuk membuat Framing bersama bahwa siapa pun yang berkeinginan dengan Khilafah-nya itu prilaku Jahat. Indikasi yang diarahkan tentu ke arah ISIS.

Anehnya Framing jahat dalam makna Khilafah itu tak pernah adil sebagaimana framing kepada Demokrasi dan Kapitalisme. Framing yang dibentuk didasarkan "bukti sedikit" untuk "menghukumi" dengan cara "persekusi" massal.

"Pembuat hoax terbaik adalah penguasa," begitu pesan Rocky Gerung (Akademisi UI) dalam sebuah acara ILC TV One. Sampaian beliau benar adanya. Pemerintah membuat framing, alasan, dinamika dan segala sesuatu untuk membenarkan opini yang terlanjur digelindingkan. Termasuk dalam hal ini, kriminalisasi ulama, aktivis dan hizbut tahrir.

Untuk membuktikan anggapan bahwa HTI itu berkonsep sama dengan Khilafah-nya ISIS, maka survey dan framing dihadirkan untuk mendukung opini penguasa. Opini ini diangkat bisa jadi untuk pengalihan kasus dan langkah pemerintah yang dzhalim kepada rakyat. Alhasil, semua dibuat seakan-akan benar adanya. HTI sama dengan ISIS. Begitulah, framing yang dibentuk.

Semenjak ISIS mendeklarasikan diri menjadi "khilafah", HTI telah paling kencang melakukan penolakan. Wajar bila selama ini, HTI terus menyanggah kepentingan Khilafah ala ISIS dan penyematan buruk makna khilafah yang dikaitkan dengan ISIS. Sebab memang pada dasarnya Khilafah adalah ajaran islam.

SMRC dan Kompas TV serta media dan alat survey lainnya, justru telah menjatuhkan kredibilitas keadilan dan netralitas sesungguhnya. Pantas saja, media mainstream sudah ditinggalkan, berganti dengan kepercayaan publik terhadap broadcast dan aktivitas opini di sosial media. Lamban laun, pangsa pasar media cetak dan elektronik terhadap pemberitaan akan menjadi sebuah duka, tatkala masyarakat sudah semakin sadar tentang kepentingan media.

Beralih-lah ke Islam

Masyarakat yang semakin ke sini menyadari, selama ini ada yang salah dengan media mainstream. Khususnya citra ummat islam dan ajaran islam itu sendiri. Maka wajar bila banyak timbul gerakan boikot televisi dan media tertentu. Atau ini menambah alasan bagi kebanyakan orang untuk tidak menonton televisi.

Semangat ummat akhirnya justru menyadari penuh bahwa islam dan ajarannya, serta pelaku perjuangannya adalah sesuatu yang dibela. Maka wajar aksi 411 dan 212, serta beberapa aksi berikutnya diikuti dengan massa yang tak sedikit. Semua itu, alasannya hanyak untuk pembelaan terhadap islam. Meskipun berkali-kali framing media menghadirkan cuplikan dan alasan buruk agar jangan datang pada aksi-aksi tersebut.

Kita harus sadar, seberapa besar pun keberanian kita untuk melawan islam dan opini kebenaran, itu tak akan mampu untuk menghadang kebenaran dan keadilan yang akan tiba. Dan perlu dicatat bahwa bagi ummat dan tokoh islam, selama masih ada alasan takut kepada Allah SWT, sesungguhnya nilai-nilai perjuangan itu tak bisa dipatahkan atau dikalahkan.

Rizqi Awal
- Pengamat Sosial Media, Citizen Journalist -

Pembubaran HTI, Rezim Represif Anti Islam, Kami Bersama HTI, K.H Said Aqil Siroj, Fitnah NU Online, Bantahan Dukung Pembubaran HTI, Aiman Kompas TV
Ada pertanyaan menarik kepada pihak HTI saat rame isu khilafah, "Jika Khilafah tegak,  dimana posisi Pancasila?" Untuk menjawab pertanyaan ini, kita layak bertanya balik,  "Memangnya sekarang Pancasila masih ada?"

Jika masih ada, dimana posisi Pancasila saat neoliberalisme merajalela dan terbukti telah membangkrutkan negeri ini saat ini?  Saat Jokowi menyatakan agama harus dijauhkan dari politik,  saat penista agama dibela dan pembela agama dinistakan, dimana Sila "Ketuhanan yg Maha Esa"?

Saat koruptor seperti Ahok tak segera diadili, sementara ulama dikriminalisasi, dimana Sila "Kemanusian yang Adil dan Beradab"? Dimana kemanusiaan? Dimana keadilan? Dimana keadaban?

Saat umat dipecah-belah--HTI/FPI dihadap-hadapkan dengan saudaranya Banser/Ansor, Ahokers diprovokasi melawan pihak kontra Ahok, anasir PKI dan simbol2 komunis dibiarkan marak, gerakan separatis OPM yang sudah makar dibiarkan terus beraksi, dimana Sila "Persatuan Indonesia"?

Saat ormas Islam berencana  dibubarkan dengan tuduhan  sepihak, tanpa surat  peringatan, apalagi klarifikasi  dan dialog, dimana Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan"?

Saat 90% migas diserahkan  kpd  asing, SDA milik rakyat  diobral murah, BUMN dilelang, segelintir aseng menguasai mayoritas kekayaan negeri ini, subsidi BBM dan listrik utk rakyat dicabut, pajak yang membebani masyarakat terus dinaikkan, dimana Sila "Keadilan  Sosial bagi Seluruh Rakyat  Indonesia"?

Mengapa pertanyaan "dimana  posisi Pancasila" tidak lebih dulu ditujukan kepada rejim neolib yang nyata-nyata telah "memberangus" Pancasila ?[] oleh Arief B. Iskandar

Pembubaran HTI, Rezim Represif Anti Islam, Kami Bersama HTI, K.H Said Aqil Siroj, Fitnah NU Online, Bantahan Dukung Pembubaran HTI
Situs NU Online yakni nu.or.id melansir sebuah berita yang berjudul “Ormas-Ormas Islam Indonesia Dukung Pemerintah Bubarkan HTI” (nu.or.id, 01/06/2017). Diberitakan bahwa ada sekitar 13 organisasi massa (ormas) Islam yang tergabung di Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendukung pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pernyataan tersebut disampaikan di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (1/6), oleh Ketua Umum LPOI K.H Said Aqil Siroj dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia  Wiranto dan Ketua DPD RI Osman Sapta Odang.

13 ormas Islam yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikadi, Azzikra, Syarikat Islam Indonesia, Alwashliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Persatuan Ummat Islam, dan HBMI.

Klarifikasi Sejumlah Ormas Islam

Namun, beberapa pimpinan ormas Islam yang namanya disebutkan dalam rilis berita di situs nu.or.id tersebut melakukan klarifikasi untuk membantah berita tersebut, bahwa tidak benar mereka telah memberikan dukungannya kepada Pemerintah terkait rencana pembubaran HTI.

IKADI yang namanya dicatut dalam rilis tersebut, melalui Sekjennya, yakni Ahmad Kusyairi, membantah isu tersebut. ia menyatakan “Enggak pernah ada itu. Diselewengkan itu,” ujarnya saat dihubungi hidayatullah.com, Kamis (01/06/2017).

Bahkan Persis yang hadir pada Rapat LPOI tanggal 14-16 Mei 2017 tersebut menyatakan bahwa info tersebut sebagai sesat dan tidak benar.

Info sesat, tidak benar. Rapat LPOI tanggal 14-16 Mei 2017, hasilnya tidak disetujui usulan pembubaran HTI”, ujar Ketua Umum PP Pemuda Persis Dr. Tiar Anwar Bachtiar, (persis.or.id, 03/06/2017)


Bahkan Ustadz  Nanang Hendrayatna, bidgar Hubungan Antar Lembaga PP Persis, menjelaskan bahwa Rakernas I Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dalam rapat pleno di Cimahi itu, mayoritas ormas menolak pembubaran HTI, termasuk Persis yang diwakili Ustadz Faisal.

Waktu itu Said Agil menyerahkan keputusannya kepada hasil keputusan rakernas, tapi ya itulah ciri khas dia, selalu nyeleneh”, terangnya. (persis.or.id, 03/06/2017).


KH Abdullah Djaidi selaku ketua umum  Al-Irsyad Al-Islamiyyah juga membantah berita tersebut.

Dari mana informasinya? Kita tidak pernah mengeluarkan pernyataan kok,” ucapnya kepada hidayatullah.com di Jakarta melalui sambungan telepon, Kamis (01/06/2017).


Sebelumnya, ketua Persis Kaltim, Ustadz H. Al-Hafid ibnu Qayyim, M.Th.I menyatakan menolak rencana pembubaran HTI, sebagaimana yang juga di lansir oleh situs Persis sendiri pada tanggal 31 Mei 2017.

Beliau menyatakan “Kami mendukung upaya perlawanan melalui jalur hukum atas pembubaran HTI”, ujarnya, rabu (persis.or.id, 31/05/2017).


Al-Hafid pun menyebutkan bahwa Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah menjadi harapan dan dambaan setiap muslim. HTI termasuk di antara gerakan dakwah yang legal dan memiliki hak konstitusi di Indonesia dan berkonsentrasi mengkaji tema ini.

Paling tidak kita memberikan statemen dan dukungan moral buat HTI di samping menjaga silaturrahim antar ormas-ormas Islam yang ada”, tandasnya.

Bahkan, KH. Dr. Jeje Zaenudin, Wakil Ketua Umum PP Persis, secara pribadi pernah menyatakan bahwa “Mendukung upaya perlawanan hukum dilakukan oleh HTI untuk membuktikan bahwa HTI benar menghormati hukum yang berlaku di negeri ini. Insya Allah masih banyak elemen umat maupun ormas Islam yang berpihak membela perjuangan dan hak-hak konstitusional HTI sebagai bagian dari warga negara Indonesia.”(persis.or.id , 13/05/2017)

Dalam tulisannya yang berjudul “Menyoal Usulan Pembubaran HTI”, beliau menuliskan “Rencana pembubaran HTI bisa diinterpretasi sebagai wujud nyata upaya pembungkaman gerakan Islam yang kritis terhadap rezim. Ini adalah semacam test case dan langkah awal untuk mengancam gerakan Islam lainnya yang dianggap anti rezim seperti FPI, MMI, JAT, dan yang lainnya.” (persis,or.id 13/05/2017).

Sekretaris Jenderal Mathla’ul Anwar, KH Oke Setiadi juga turut bersuara membantah klaim Said Aqil Siroj tersebut. Melalui pesan singkat, beliau menyatakan “Mathla’ul Anwar memang tergabung di Lembaga Persahàbatan Ormas Islam tetapi bukan berarti bisa di klaim setuju dengan semua kebijakannya. Kami juga telah menerima surat dari DPP HTI untuk audiensi dan siap menerima DPP HTI di bulan syawwal (tetapi surat jawaban resmi belum kami kirim).

Bisa dicek pada tanggal tsb PBMA (Pengurus Besar Mathla’ul Anwar) mengadakan rapat pleno di Kantor PBMA di Jakarta Timur dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore.  Semua peserta rapat pleno sholat Jumat di masjid al-ihsan milik BLK JakTim.”

Ormas Islam besar lainnya yakni Muhammadiyah pun pernah melakukan bantahan, saat diberitakan bahwa Muhammadiyah ikut deklarasi Aliansi Bela Garuda (ABG) terkait dukungan untuk membubarkan HTI, yang diadakan di Yogyakarta pada 26 Mei 2017, yang juga di lansir di situs nu.or.id pada Sabtu, 27 Mei 2017.

Tidak benar jika Muhammadiyah menyatakan diri bergabung dengan ABG itu. Kalau pun ada “pimpinan” Muhammadiyah/ortom yang ikut acara itu, itu tanggungjawab Pribadi (sebagai Pribadi), bukan mewakili Muhammadiyah” Tuturnya kepada Sabilillah.NET (27/5/2017)

Sudah seharusnya,sesama saudara sebagai Muslim tidak boleh saling menzalimi?

Ingatlah, Abu Hurairah ra. pernah menuturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلهُ وَلاَ يَكْذِبُه وَلاَ يَحْقِرُه . التَّقْوَى هَا هُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُّهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Janganlah kalian saling dengki, jangan saling menipu, jangan saling menjauhi, dan jangan sebagian kalian membeli di atas pembelian yang lain.  Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara.  Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, enggan membelanya, membohonginya dan menghinanya.  Takwa itu di sini—Rasul menunjuk dada beliau tiga kali. Keburukan paling keterlaluan seseorang adalah ia menghina saudaranya yang Muslim.  Setiap Muslim atas Muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya dan kehormatannya (HR Muslim dan Ahmad)

Wallahu a’lam bisshowab[]

Pembubaran HTI, Rezim Represif Anti Islam, Kami Bersama HTI, yusril ihza mahendra
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebutkan alasan dirinya menerima penunjukan DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Koordinator Tim Pembela HTI untuk melawan rencana pembubaran ormas Islam tersebut oleh pemerintah.

“Kami telah menelaah persoalan HTI ini, kami dalam suatu keyakinan bahwa mereka di posisi yang benar. Pemerintah di posisi yang salah. Dan karena itu kami siap berhadapan dengan pemerintah dalam membela persoalan HTI ini,” tegasnya dalam konferensi pers ¬Deklarasi Tim Pembela HTI (TP-HTI): 1000 Advokat Bela HTI, Selasa (23/5) di Kantor Ihza & Ihza Law Firm, Jakarta.

Ia menyatakan penunjukan tersebut sebagai tugas mulia. “Tugas ini tugas mulia yang diamanahkan kepada kami, kami juga dengan ikhlas membantu beliau-beliau sebagai sesama saudara Muslim. Kewajiban kami saling membantu. Orang bukan Muslim pun kalau dizalimi, kami wajib membelanya, apalagi sesama Muslim,” ungkapnya.

Jadi kalau nanti, suatu saat pemerintah ini benar akan mengajukan perkara ini sampai ke pengadilan untuk meminta izin membubarkan HTI, Yusril dan seribu advokat di bawah koordinasinya akan hadapi di pengadilan.

“Kita sudah tahu siapa yang akan kita hadapi, JPN, Jaksa Pengacara Negara, sudah sering kita berhadapan dengan JPN di pengadilan ini. Hasilnya bagaimana? Dicek saja di pengadilan,” pungkasnya. (mediaumat.com, 24/5/2017)

Natalius Pigai, Pembubaran HTI, Rezim Represif Anti Islam, Kami Bersama HTI, Komnas HAM
Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengecam sikap politik pemerintah yang berencana membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Kalau sikapnya begitu ya, kita Komnas HAM sangat menentang mainset pemerintah yang ingin membekukan kebebasan berserikat. Dan harusnya pemerintah itu mendorong kebebasan hak asasi dan kedamaian,” katanya saat menerima aduan dari HTI dan perwakilan alumni massa aksi 212,  Jum’at (19/5/2017) di Kantor Komnas HAM, Jakarta.

Pigai juga menilai bahwa pemerintah sekarang terkesan ingin mempertahankan kekuasaan dan menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi kekuasaan tersebut dengan berbagai cara. “Kecenderungan  pemerintah sekarang ini adalah mau meningkatkan kedigdayaan kekuasaan tetapi tidak untuk meningkatkan kedigdayaan sipil, kecenderungan inilah kenapa saya di sini, kedigdayaan sipil adalah harga mati,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan sikap politik yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto pada 8 Mei 2017 tidak menjadi keputusan atau kebijakan pembubaran ormas Islam tersebut. “Mengenai pembubaran HTI, saya mau sampaikan bahwa sikap kemarin itu kan sikap politik pemerintah, sikap politik itu tidak menjadi keputusan atau kebijakan, karena bubar atau tidaknya sebuah organisasi di Indonesia itu ada peraturannya,” ungkapnya.

Pigai meminta pada pemerintah agar upayanya dalam membubarkan sebuah organisasi masyarakat harus melalui Undang-Undang yang ada. “Organisasi itu hadir ada Undang-Undangnya, organisasi itu ditiadakan ada UU-nya. Oleh karena itu satu-satunya keputusan yang bisa menyatakan dibubarkan atau tidak dibubarkan hanyalah pengadilan,” pungkasnya.[] Fatih Sholahuddin

Abad Khilafah

{facebook#http://facebook.com/AbadKhilafah} {twitter#http://twitter.com/AbadKhilafah} {google-plus#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#http://instagram.com/AbadKhilafah}

Formulir Kontak

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget